Korsel Dituduh 'Mengekspor' Ribuan Anak untuk Diadopsi di Luar Negeri
Selama beberapa dekade, Korea Selatan telah menjadi pusat perhatian dalam kontroversi adopsi internasional. Sejak akhir Perang Korea pada 1950-an, lebih dari 200.000 anak Korea Selatan telah diadopsi oleh keluarga di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan etika dalam proses adopsi tersebut.
Pasca-Perang Korea, Korea Selatan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam upaya mengurangi beban kesejahteraan sosial, pemerintah mendorong adopsi internasional sebagai solusi cepat. Anak-anak, termasuk mereka yang berasal dari ibu tunggal atau keluarga miskin, sering kali dikirim ke luar negeri untuk diadopsi. Praktik ini berlangsung selama beberapa dekade, dengan puncaknya pada 1970-an dan 1980-an.
Temuan Penyelidikan Terbaru
Pada Maret 2025, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korea Selatan mengungkap hasil investigasi yang mengejutkan. Ditemukan bahwa banyak lembaga adopsi terlibat dalam praktik curang, seperti memalsukan dokumen anak, mengubah identitas, dan bahkan mengklaim anak-anak yang masih memiliki orang tua sebagai yatim piatu. Investigasi ini menyoroti bahwa pemerintah gagal mengawasi lembaga-lembaga tersebut dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.
Dampak Terhadap Anak dan Keluarga
Banyak anak yang diadopsi mengalami kesulitan dalam menelusuri asal-usul mereka karena catatan yang tidak lengkap atau dipalsukan. Beberapa di antaranya menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak yatim piatu dan memiliki keluarga kandung di Korea Selatan. Situasi ini menimbulkan trauma dan kebingungan identitas bagi para adoptee, serta rasa kehilangan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Reaksi Internasional dan Tuntutan Keadilan
Di berbagai negara, para adoptee dan aktivis hak asasi manusia menuntut transparansi dan keadilan. Mereka mendesak pemerintah Korea Selatan untuk mengakui kesalahan masa lalu, meminta maaf secara resmi, dan memberikan kompensasi kepada korban. Selain itu, ada seruan untuk reformasi sistem adopsi agar lebih transparan dan menghormati hak-hak anak dan keluarga.
Langkah-Langkah Perbaikan
Sebagai respons terhadap temuan ini, pemerintah Korea Selatan disarankan untuk:
-
Mengeluarkan Permintaan Maaf Resmi: Mengakui peran negara dalam pelanggaran yang terjadi dan meminta maaf kepada para korban.
-
Menyediakan Kompensasi: Memberikan reparasi kepada individu yang terdampak oleh praktik adopsi yang tidak etis.
-
Mereformasi Sistem Adopsi: Membuat regulasi yang lebih ketat dan memastikan transparansi dalam setiap proses adopsi.
-
Membantu Adoptee Menemukan Keluarga Asal: Menyediakan sumber daya dan dukungan bagi para adoptee yang ingin mencari tahu tentang keluarga kandung mereka.
Kesimpulan
Kontroversi mengenai adopsi internasional anak-anak Korea Selatan menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses adopsi. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga adopsi, dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa praktik serupa tidak terulang di masa depan dan bahwa keadilan ditegakkan bagi mereka yang telah menjadi korban.
#KoreaSelatan #AdopsiInternasional #HakAnak #PelanggaranHAM #AdopteeRights #SejarahAdopsi #KeadilanAdoptee #InvestigasiAdopsi #KontroversiAdopsi #ReformasiAdopsi #KasusAdopsi #AnakAdopsi #KebenaranDanRekonsiliasi #AdoptionEthics #AdoptionScandal
