Kisruh Dapur MBG Kalibata, Komisi IX DPR: Yayasan Mitra Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi

Kisruh yang terjadi di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, menarik perhatian publik dan kalangan legislatif. Komisi IX DPR RI menyoroti polemik yang melibatkan pengelolaan dapur umum tersebut dan menilai bahwa yayasan mitra penyelenggara program MBG perlu segera dievaluasi.

Latar Belakang Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif sosial yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat prasejahtera, khususnya di wilayah perkotaan padat seperti Kalibata. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah dan sejumlah yayasan sosial, dengan dukungan dana dari APBN dan swasta.

Namun dalam beberapa minggu terakhir, mencuat persoalan internal di salah satu dapur MBG di Kalibata. Dapur ini diketahui dikelola oleh salah satu yayasan mitra, dan kini menjadi sorotan karena dugaan adanya ketidakterbukaan laporan keuangan, pengelolaan sumber daya yang buruk, serta konflik internal antar pengurus.

Komisi IX DPR Angkat Bicara

Menanggapi polemik tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, yang membidangi urusan kesehatan dan ketenagakerjaan, menyatakan keprihatinan mereka. Dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Kesehatan dan perwakilan yayasan mitra, anggota DPR menilai bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dan pelaksanaan di lapangan. Yayasan mitra harus dievaluasi, termasuk Dapur MBG Kalibata yang sedang bermasalah. Program ini baik, tapi implementasinya harus transparan dan akuntabel," ujar seorang anggota Komisi IX DPR.

Masalah Internal dan Keterbukaan Dana

Salah satu isu utama yang mencuat adalah terkait ketidakterbukaan pengelolaan dana oleh yayasan mitra. Beberapa relawan dan mantan pengurus dapur MBG Kalibata menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan laporan keuangan secara terbuka, meskipun dana operasional datang dari donasi masyarakat maupun dukungan pemerintah.

Selain itu, ada pula keluhan terkait kondisi kerja para relawan, yang disebut tidak mendapatkan perlindungan maupun pelatihan yang layak. Hal ini memunculkan dugaan bahwa dapur MBG di Kalibata tidak dikelola secara profesional, dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pedoman MBG nasional.

Rekomendasi Komisi IX DPR

Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan dan instansi terkait untuk segera melakukan audit dan evaluasi terhadap yayasan-yayasan mitra dalam program MBG. Menurut DPR, audit ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara yang digunakan tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kami tidak ingin program strategis ini kehilangan kepercayaan publik. Bila perlu, lembaga independen harus dilibatkan untuk mengaudit secara menyeluruh dapur-dapur MBG yang bermasalah, seperti yang terjadi di Kalibata," tambah anggota Komisi IX tersebut.

Respon Kementerian dan Yayasan

Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri laporan yang masuk terkait kisruh Dapur MBG Kalibata. Kemenkes berjanji akan bersikap tegas bila terbukti ada pelanggaran dalam pengelolaan program.

Sementara itu, pihak yayasan yang mengelola dapur MBG Kalibata menyatakan bahwa mereka akan melakukan klarifikasi dan menyambut baik audit yang akan dilakukan. Mereka membantah adanya penyalahgunaan dana, namun mengakui bahwa terjadi miskomunikasi internal yang memicu kisruh.

Pentingnya Transparansi dalam Program Sosial

Kisruh Dapur MBG Kalibata menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program sosial. Program seperti Makan Bergizi Gratis yang menyasar masyarakat rentan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa semua program berbasis bantuan sosial perlu dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. “Kepercayaan publik adalah aset utama program seperti MBG. Bila tidak dijaga, akan sulit mendapatkan dukungan lanjutan dari masyarakat maupun pemerintah,” ujarnya.

Kesimpulan

Kisruh Dapur MBG Kalibata telah menjadi perhatian nasional dan mendapat respons tegas dari Komisi IX DPR RI. Evaluasi terhadap yayasan mitra menjadi langkah penting demi menjaga integritas dan efektivitas program Makan Bergizi Gratis. Diharapkan, kejadian ini bisa menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan program sosial berbasis komunitas di Indonesia.

#KisruhDapurMBG  

#MBGKalibata  

#KomisiIXDPR  

#EvaluasiYayasanMitra  

#MakanBergiziGratis  

#ProgramSosial  

#TransparansiDana  

#IsuSosialJakarta  

#AuditYayasan  

#DapurUmumKalibata  

#RelawanSosial  

#BeritaTerkini  

#ProgramKesehatan  

#PengawasanDPR  

#BeritaJakarta