Kejagung Periksa Nadiem Soal Kasus Chromebook Rp9,9 Triliun
Kejagung Periksa Nadiem Soal Kasus Chromebook Rp9,9 Triliun: Ini Fakta dan Perkembangannya
Kejagung Periksa Nadiem Soal Kasus Chromebook Rp9,9 Triliun
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI telah memeriksa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi sekolah senilai Rp9,9 triliun. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya Kejagung mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek nasional yang menyangkut dana besar dan masa depan pendidikan Indonesia.
Artikel ini mengupas secara lengkap tentang latar belakang kasus, keterlibatan Nadiem Makarim, hingga tanggapan Kemendikbudristek dan pihak Kejaksaan Agung.
Latar Belakang Kasus Chromebook Rp9,9 Triliun
Program Digitalisasi Sekolah
Program pengadaan Chromebook ini merupakan bagian dari inisiatif digitalisasi sekolah yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2021. Tujuannya adalah mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar, terutama pasca-pandemi COVID-19.
Nilai Anggaran Fantastis
Total anggaran proyek ini mencapai Rp9,9 triliun, yang digunakan untuk pengadaan lebih dari 200.000 unit laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah. Namun, muncul dugaan bahwa pengadaan dilakukan dengan harga yang tidak wajar dan terdapat indikasi mark-up.
Pemeriksaan Nadiem Makarim oleh Kejagung
Status Nadiem Sebagai Saksi
Pada pertengahan Juni 2025, Kejaksaan Agung memanggil Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung tertutup dan dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Nadiem memberikan klarifikasi mengenai proses perencanaan, pengadaan, hingga distribusi Chromebook dalam program tersebut. Ia juga ditanyai soal keterlibatan vendor dan mekanisme tender yang digunakan.
Fokus Penyidikan Kejagung
Penyidik Kejagung menduga ada permainan antara pejabat di Kemendikbudristek dan pihak vendor yang menyebabkan kerugian negara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sebagian besar Chromebook yang dibeli tidak sesuai spesifikasi, tidak bisa digunakan, atau bahkan rusak sejak awal distribusi.
Tanggapan Nadiem dan Kemendikbud
Pernyataan Resmi Kemendikbudristek
Setelah pemeriksaan, pihak Kemendikbudristek mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa pihak kementerian siap bekerja sama penuh dengan Kejaksaan Agung untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Mereka juga menegaskan bahwa program digitalisasi adalah upaya reformasi pendidikan yang dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
Sikap Nadiem Makarim
Nadiem sendiri belum memberikan pernyataan langsung kepada media, namun melalui juru bicara kementerian, ia menyatakan menghormati proses hukum dan mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi.
Dugaan Kerugian Negara dan Tersangka Potensial
H3: Estimasi Kerugian Negara
Hingga saat ini, Kejagung belum mengumumkan secara resmi berapa total kerugian negara yang ditimbulkan, namun berdasarkan audit awal dan temuan BPK, kerugian diperkirakan bisa mencapai ratusan miliar rupiah dari total anggaran Rp9,9 triliun.
Potensi Tersangka Baru
Beberapa pejabat di lingkungan Kemendikbudristek dan vendor pengadaan sedang dalam pengawasan intensif. Kejagung belum menetapkan Nadiem sebagai tersangka, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus yang melibatkan pejabat tinggi lainnya.
Reaksi Publik dan Pengamat
Sorotan Terhadap Transparansi Anggaran
Kasus ini menuai perhatian luas dari masyarakat dan pengamat pendidikan. Banyak yang menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Digitalisasi sekolah, yang seharusnya menjadi solusi pendidikan masa depan, malah dibayangi oleh dugaan korupsi.
Harapan Terhadap Penegakan Hukum
Publik berharap Kejagung dapat bekerja secara profesional dan tuntas dalam menangani kasus ini. Banyak pihak menuntut agar proses hukum berjalan adil tanpa pandang bulu, mengingat kasus ini menyangkut kepentingan pendidikan jutaan anak bangsa.
Penutup: Menanti Transparansi dan Keadilan
Kasus Kejagung periksa Nadiem soal kasus Chromebook Rp9,9 triliun menjadi ujian besar bagi integritas sistem pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Pemeriksaan ini menunjukkan keseriusan aparat hukum dalam mengusut penyimpangan anggaran, terlebih yang berkaitan langsung dengan hak pendidikan masyarakat.
Semua pihak, baik kementerian, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil, harus berperan aktif dalam mengawal proses ini agar kebenaran dapat terungkap dan keadilan ditegakkan.
-
#KasusChromebook
-
#Kejagung
-
#NadiemMakarim
-
#KorupsiChromebook
-
#DigitalisasiSekolah
-
#KasusRp99Triliun
-
#PengadaanLaptop
#KasusChromebook
#Kejagung
#NadiemMakarim
#KorupsiChromebook
#DigitalisasiSekolah
#KasusRp99Triliun
#PengadaanLaptop
-
#KorupsiPendidikan
-
#TransparansiAnggaran
-
#PendidikanIndonesia
-
#LaptopSekolah
-
#KejaksaanAgung
-
#BeritaTerkini
-
#BeritaHukum
-
#PengadaanPemerintah
#KorupsiPendidikan
#TransparansiAnggaran
#PendidikanIndonesia
#LaptopSekolah
#KejaksaanAgung
#BeritaTerkini
#BeritaHukum
#PengadaanPemerintah