Ribuan Warga Pati Akan Demo Kenaikan PBB Pada Tanggal 13 Agustus 2025 

Ribuan Warga Pati Akan Demo Kenaikan PBB Pada Tanggal 13 Agustus 2025

Masyarakat Pati Geram: PBB Naik Tajam Tanpa Sosialisasi

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memicu reaksi keras dari warga. Ribuan warga Pati akan demo kenaikan PBB pada tanggal 13 Agustus 2025 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Aksi ini diperkirakan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang kecil, hingga tokoh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pati dianggap mengambil langkah sepihak dalam menaikkan nilai PBB secara drastis, tanpa memberikan sosialisasi yang memadai. Banyak warga mengaku kaget saat menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang nilainya melonjak hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Aksi Damai di Pendopo Kabupaten

Lokasi dan Waktu Demo

Aksi demonstrasi besar-besaran ini rencananya akan digelar di depan Pendopo Kabupaten Pati pada hari Selasa, 13 Agustus 2025, mulai pukul 09.00 WIB. Para peserta aksi telah mengantongi izin dari kepolisian dan memastikan bahwa aksi akan berlangsung secara damai dan tertib.

Organisasi masyarakat sipil seperti Forum Peduli Rakyat Pati (FPRP) dan Aliansi Warga Korban Kenaikan PBB menjadi inisiator utama dalam aksi ini. Mereka menyerukan kepada seluruh warga yang terdampak untuk turut menyuarakan aspirasi secara langsung kepada Bupati dan DPRD Pati.

Tuntutan Demonstran

Dalam aksi tersebut, warga membawa sejumlah tuntutan penting, antara lain:

• Membatalkan kenaikan PBB tahun 2025

• Mengembalikan tarif PBB ke nilai semula (2024)

• Mengadakan dialog terbuka antara pemerintah dan warga

• Meninjau ulang dasar hukum dan kebijakan penetapan NJOP

Dampak Kenaikan PBB Terhadap Warga

Petani dan Pedagang Paling Terdampak

Kenaikan PBB yang signifikan ini paling dirasakan oleh para petani dan pedagang kecil. Misalnya, seorang petani di Kecamatan Jakenan yang sebelumnya hanya membayar PBB sebesar Rp50.000 per tahun, kini harus membayar hingga Rp180.000. Kenaikan ini dianggap sangat tidak masuk akal dan memberatkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Harga Tanah dan NJOP Melambung

Salah satu alasan kenaikan PBB yang disampaikan oleh pihak Pemkab Pati adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dianggap sudah tidak relevan. Namun, warga menilai bahwa penetapan NJOP baru tidak berdasarkan kajian yang matang, dan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Respons Pemerintah Kabupaten Pati

Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurut mereka, selama ini PBB di Pati termasuk yang paling rendah dibanding kabupaten tetangga.

Namun, pernyataan ini tidak mampu meredam kemarahan publik. Warga tetap menilai bahwa pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan masa transisi, bukan langsung menaikkan tarif secara drastis.

Reaksi Tokoh Masyarakat dan Akademisi

Kritik dari Tokoh Agama dan Budaya

Beberapa tokoh agama dan budayawan di Pati juga turut menyuarakan keprihatinan mereka. KH. Ahmad Baidhowi, salah satu ulama di Pati, menyatakan bahwa kebijakan ini “tidak mencerminkan keadilan sosial”. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat bawah.

Akademisi Menyoroti Aspek Transparansi

Akademisi dari Universitas Muria Kudus, Dr. Sulastri, menyoroti kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. “Kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus melibatkan partisipasi warga. Jika tidak, kepercayaan publik akan terus menurun,” tegasnya.

Potensi Dampak Sosial dan Politik

Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati. Ribuan warga Pati akan demo kenaikan PBB pada tanggal 13 Agustus 2025 bukan hanya sebagai bentuk penolakan kebijakan, tetapi juga sebagai peringatan keras terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

Jika tidak segera ditanggapi, gelombang protes ini berpotensi memicu krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah dan dapat memengaruhi stabilitas politik lokal, terutama menjelang tahun politik 2027.

Kesimpulan

Kenaikan PBB secara drastis telah menimbulkan keresahan luas di kalangan masyarakat Pati. Aksi demonstrasi yang akan digelar pada 13 Agustus 2025 menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Ribuan warga Pati akan demo kenaikan PBB pada tanggal 13 Agustus 2025, tidak hanya sebagai bentuk penolakan terhadap beban ekonomi tambahan, tetapi juga sebagai panggilan kepada pemerintah daerah untuk mendengarkan dan melibatkan rakyat dalam setiap kebijakan publik.