Bupati Sudewo Tolak Mundur Dari Jabatan Bupati Pati

 Bupati Sudewo Tolak Mundur Dari Jabatan Bupati Pati

Bupati Sudewo Tolak Mundur dari Jabatan Bupati Pati: Analisis dan Reaksi Publik

Pendahuluan

Pada 13 Agustus 2025, Bupati Pati, Sudewo, menegaskan bahwa ia menolak mundur dari jabatan Bupati Pati, meski mendapat tekanan hebat dari demonstran. Tuntutan itu muncul sebagai respons atas kebijakan kontroversial, termasuk rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Artikel ini menggali motivasi di balik penolakannya, respons masyarakat, dan langkah formal yang diambil oleh DPRD Pati.

Kronologi Aksi Demonstrasi di Pati

Aksi protes besar-besaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2025. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Pati, menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Dipicu oleh rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250%, yang meski kemudian dibatalkan, menimbulkan kemarahan publik yang hebat. Aksi itu melibatkan hingga 85.000–100.000 orang, menjadikannya salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati.

Reaksi Bupati Sudewo: Penolakan Mundur

Di hadapan wartawan, Sudewo dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan. Alasannya, ia terpilih melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional dan keputusan pengunduran diri tidak bisa didasarkan pada tuntutan massa saja.

Ia menegaskan:

“Saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanisme.”

Ia juga menegaskan menghormati hak angket yang dimiliki DPRD Pati sebagai jalur formal untuk menindaklanjuti aspirasi publik.

Upaya Redam Ketegangan: Permintaan Maaf dan Janji Perbaikan

Meski menolak mundur, Sudewo sempat menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf:

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik.”

Ia mengakui bahwa insiden ini menjadi pembelajaran, terutama karena masa jabatannya masih tergolong baru, dan berjanji melakukan evaluasi lebih lanjut atas kebijakan yang telah menimbulkan kontroversi.

Mekanisme Legislatif: DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan

Menanggapi tuntutan publik, DPRD Pati menyetujui pembentukan hak angket dan panitia khusus (pansus) pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.

Pansus akan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan, termasuk legalitas pengangkatan direktur RSUD, kenaikan pajak, dan aspek lainnya. Jika ditemukan pelanggaran, proses pemakzulan bisa dilanjut ke Mahkamah Agung dan akhirnya diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri atau Presiden.

Klarifikasi soal Surat Pengunduran Diri yang Viral

Sebuah video yang berisi surat pengunduran diri atas nama Bupati Sudewo sempat viral. Namun, penyelidikan media menunjukkan bahwa dokumen tersebut bukan berasal dari Sudewo, melainkan dibuat oleh pendemo sebagai bentuk desakan.

Keabsahan surat itu dipertanyakan karena belum ada pengumuman resmi dari pemerintah atau DPRD mengenai pengunduran diri Sudewo.

Dampak Politik dan Publik

Penolakan mundur ini memperlihatkan dinamika politik lokal yang kompleks. Sudewo tetap di jabatannya karena legitimasi demokratis, namun DPRD Pati telah membuka pintu untuk mekanisme formal seperti hak angket dan pansus.

Demonstrasi ini juga menunjukkan bahwa meski kebijakan sudah dicabut, kepercayaan publik sulit dikembalikan jika komunikasi dan partisipasi rakyat diabaikan. Kasus ini menjadi contoh penting soal bagaimana proses politik dan legitimasi publik harus berjalan seiring dalam pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Bupati Sudewo Tolak Mundur dari Jabatan Bupati Pati berdasarkan prinsip legitimasi demokratis dan konstitusional. Ia menolak tunduk pada tekanan massa karena jalan resmi—seperti hak angket dan pansus—sedang dijalankan oleh DPRD Pati.

Namun, momentum ini juga mendorong pentingnya pemerintahan yang responsif dan inklusif. Ke depan, hasil pansus dan kinerja pemerintahan daerah akan sangat menentukan apakah Sudewo bisa mempertahankan posisinya atau proses pemakzulan akan berlanjut.