Koordinator Demo Jilid 2 Tanggal 25 Agustus 2025 di Kantor DPRD Pati Terkait Pelengseran Bupati Pati Sudewo
.webp)
Koordinator Demo Jilid 2 Tanggal 25 Agustus 2025 di Kantor DPRD Pati Terkait Pelengseran Bupati Pati Sudewo
Demo jilid pertama pada pertengahan Agustus telah mengguncang Kabupaten Pati, menyebabkan pembentukan pansus di DPRD hingga pembatalan kenaikan pajak. Kini gerakan dilanjutkan: Demo Jilid 2 dijadwalkan pada 25 Agustus 2025 di Kantor DPRD Pati, menyerukan pelengseran Bupati Sudewo. Fokusnya: siapa koordinator aksi ini, apa tuntutannya, dan bagaimana respons pemangku kepentingan.
Latar Belakang Demo Jilid 2 – Kenapa 25 Agustus?
Pada 13 Agustus 2025, warga Pati melakukan demonstrasi besar, menuntut pencabutan usulan kenaikan PBB-P2 hingga 250% dan pengunduran diri Bupati Sudewo. Tuntutan meluas mencakup kebijakan lainnya seperti lima hari sekolah, pembongkaran masjid, renovasi Alun-Alun, serta proyek videotron yang mahal. Hasilnya, DPRD Pati membentuk Pansus hak angket terhadap Bupati Sudewo.
Aksi lanjutan pada 20 Agustus sempat dibantah oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu—koordinator menyebutnya hoaks—tapi kemudian informasi terbaru menyebut demo kedua diundur ke 25 Agustus 2025, sebagaimana diinformasikan oleh “Mas Husen” selaku koordinator lapangan.
Siapa Koordinator Demo Jilid 2?
Koordinator aksi jilid pertama adalah Supriyono, alias Botok, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Meski demikian, informasi terkait Koordinator Demo Jilid 2 masih mengarah kepada figur Ahmad Husein, yang disebut sebagai inisiator dan sempat muncul di sejumlah laporan sebagai tokoh demo Pati. Beberapa unggahan (seperti di Facebook) menyebut "Ketua Aliansi Masyarakat Pati" menyelenggarakan demo jilid 2 di tanggal tersebut. Namun, identitas resmi dan kepastian koordinator masih cukup kabur di media—kemungkinan besar “Mas Husen” adalah sebutan lain dari Ahmad Husein atau koordinator lokal, namun belum dikonfirmasi.
Tuntutan Utama dalam Demo Jilid 2
Pelengseran Bupati Sudewo
Tuntutan paling menonjol adalah pelengseran Bupati Pati Sudewo, sebagai penyeimbang dari hak angket dan kritik atas kebijakan kontroversialnya, termasuk kenaikan pajak dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
Evaluasi Pansus DPRD
Demo jilid 1 mendorong DPRD membentuk pansus hak angket. Demo jilid 2 kemungkinan besar bertujuan memperkuat desakan agar pansus benar-benar menyelidiki Sudewo dan menghasilkan rekomendasi pemakzulan yang konkret.
Simbol Kekecewaan Warga
Aksi ini simbolik bagi masyarakat yang merasa kebijakan sepihak Sudewo merugikan berbagai kelompok, dari petani hingga tenaga medis di RSUD Soewondo yang di-PHK, dan sektor pendidikan & infrastruktur lokal.
Respons dari Pemerintah dan DPRD
Hoaks atau Realita?
Demo jilid pertama sempat diwarnai informasi hoaks. Misalnya, demo 20 Agustus dinyatakan hoaks oleh koordinator. Namun, informasi bahwa demo kedua diundur ke 25 Agustus disampaikan langsung oleh “Mas Husen” sebagai koordinator lapangan.
Tekanan terhadap DPRD
Dengan digelarnya demo jilid 2, tekanan terhadap DPRD Pati semakin meningkat. Publik semakin intensif menuntut akuntabilitas politik melalui pansus, dan potensi pelengseran Bupati menjadi sorotan utama.
Sikap Bupati Sudewo
Meski awalnya menantang publik untuk demo, Sudewo sempat mencabut kebijakan kenaikan pajak dan meminta maaf. Namun sikap ini belum cukup meredam kemarahan publik, apalagi tuntutan kini menyasar ke seriusitas pelengserannya.
Potensi Dampak Jangka Panjang
Gejolak Politik Daerah
Demo jilid 2 bisa menjadi penguat tuntutan politik, membuka peluang pemakzulan atau minimal evaluasi serius terhadap kepemimpinan Sudewo—terutama bila DPRD konsisten meneruskan hak angket.
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
Jika desakan masyarakat terus menguat, DPRD bisa mendorong pembenahan dalam tata kelola daerah, mulai dari kebijakan fiskal hingga transparansi pemerintahan lokal.
Inspirasi Gerakan Sipil Lain
Gelombang aksi Pati ini bisa memicu efek jera bagi pejabat lain yang menerapkan kebijakan kontroversial tanpa dialog publik—mendorong praktik pemerintahan yang lebih responsif.
Kesimpulan
Demo Jilid 2 yang direncanakan pada 25 Agustus 2025 di Kantor DPRD Pati, tampak sebagai lanjutan ketegangan politik yang dipicu oleh kebijakan kenaikan pajak dan minimnya akuntabilitas. Identitas koordinator paling mungkin adalah Ahmad Husein ("Mas Husen") atau Supriyono alias Botok—dilaporkan oleh media dan media sosial. Tuntutan jelas: pelengseran Bupati Sudewo melalui tekanan politik dan pansus DPRD. Dampaknya bisa signifikan dalam babak politik lokal Pati, membuka jalan bagi reformasi dan mendorong model partisipasi publik yang lebih kuat.
