Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa Mengejek Demonstra Sat Melakukan Orasi
.webp)
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa Mengejek Demonstran saat Melakukan Orasi: Viral & Kontroversi
Isu viral mengenai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa mengejek demonstran saat melakukan orasi menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial, tampak ekspresi wajah yang dianggap mencibir terhadap masa aksi ketika orasi berlangsung di depan kantor DPRD. Kontroversi ini memicu berbagai respons dari masyarakat, media, dan kolega politisi di daerah tersebut.
Latar Belakang & Profil Singkat Dheninda Chaerunnisa
Siapa Dheninda Chaerunnisa?
Dheninda Chaerunnisa (kadang tertulis “Chairunnisa”) adalah politisi muda dari Partai NasDem yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.Beliau tergolong generasi muda di ranah legislatif dan memperoleh sorotan dalam waktu singkat.
Usianya yang relatif muda juga menjadi bahasan publik karena jarang ada politisi seusianya yang sudah memegang posisi pimpinan komisi di DPRD.
Tugas dan Wewenang Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara
Sebagai Ketua Komisi III dalam DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, peran Dheninda mencakup pengawasan terhadap aspek-aspek pemerintahan yang berhubungan dengan urusan internal pemerintahan daerah, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan regulasi lokal. Komisi III sering menjadi ujung tombak ketika terjadi demonstrasi yang menuntut transparansi atau penegakan kebijakan daerah.
Sebagai pemimpin komisi, beliau juga diharapkan menjadi fasilitator dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah ketika ada permasalahan publik.
Kronologi Dugaan Ejek Demo dan Reaksi Publik
Kejadian saat Demonstrasi & Video Viral
Peristiwa itu terjadi pada Senin, 13 Oktober 2025, ketika masyarakat melakukan aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menuntut klarifikasi terkait dugaan praktik percaloan dalam perekrutan PPPK paruh waktu.Dalam video yang viral, tampak Dheninda tampak menoleh ke samping dan melakukan ekspresi bibir seperti mencibir saat orator menyampaikan tuntutan.
Beberapa akun media sosial kemudian mengangkat status bahwa tindakan tersebut adalah penghinaan terhadap demonstran — “Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa mengejek demonstran saat melakukan orasi.” Frasa tersebut kemudian menjadi fokus kritik dan diskusi di masyarakat.
Bantahan & Klarifikasi dari Dheninda
Menanggapi video viral tersebut, Dheninda menyatakan bahwa ia tidak ada niat untuk mengejek demonstran dan bahwa ekspresi tersebut merupakan kesalahpahaman.Ia menjelaskan bahwa saat itu ia sedang berbicara dengan karyawan orang tuanya yang hadir, dan gestur mencibir muncul karena respon terhadap isyarat dari karyawan tersebut (misalnya jempol).
Dheninda juga meminta maaf atas kegaduhan yang muncul dan memohon agar video atau screenshot tidak dipelintir. Ia menyebut bahwa rekaman tersebut telah dilebih-lebih dan konteks aslinya hilang.Dalam pernyataan publiknya, beliau menyebut bahwa semua pihak harus melihat “ekspresi aslinya” dan bahwa tidak ada kalimat verbal atau tindakan eksplisit yang menunjukkan penghinaan terhadap massa aksi.
Respon dari Masyarakat & Media Lokal
Publik, terutama warga Gorontalo Utara dan masyarakat luas di media sosial, merespons dengan tajam. Beberapa pihak menyayangkan sikap pejabat publik yang seolah meremehkan aspirasi rakyat, apalagi dalam konteks demonstrasi menuntut keadilan. Kritik juga datang bahwa pejabat publik harus menjaga sikap dan gesture agar tidak memicu ketidakpercayaan terhadap wakil rakyat.
Media lokal pun memberitakan kejadian ini secara luas, memaparkan profil Dheninda, rekaman video viral, serta menelaah implikasi sosialnya.Beberapa anggota DPRD setempat juga turut buka suara dan meminta kejadian tersebut dijadikan pelajaran agar komunikasi publik tetap dijaga.
Implikasi & Nilai Politik dari Isu “Mengejek Demonstran”
Kredibilitas DPRD & Kepercayaan Publik
Isu bahwa seorang Ketua Komisi DPRD diduga mengejek demonstran ketika orasi dapat merusak citra lembaga legislatif di mata publik. Apabila persepsi bahwa wakil rakyat tidak menghormati suara rakyat makin melekat, kepercayaan terhadap DPRD sebagai penyambung aspirasi bisa tergerus.
Dalam demokrasi, demonstrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Bila pejabat publik menunjukkan perilaku yang dianggap merendahkan, bisa timbul ketegangan lebih jauh antara rakyat dan pemerintah daerah.
Perlunya Etika Publik & Kesadaran Gestur
Bukan hanya tutur kata, gestur dan ekspresi wajah pejabat publik juga harus diperhatikan dalam situasi publik. Kesalahan interpretasi terhadap mimik wajah bisa memicu konflik atau persepsi negatif. Oleh karena itu, pejabat perlu dilatih etika komunikasi publik, apalagi dalam menghadapi aksi massa.
Pelajaran untuk Politisi Muda & Generasi Z di Politik
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi politisi muda seperti Dheninda — bahwa selain kompetensi teknis, sensitivitas sosial dan kepekaan terhadap persepsi publik sangat krusial. Generasi Z yang memasuki dunia politik harus bisa menyeimbangkan semangat perubahan dengan kehati-hatian dalam bersikap di ruang publik.
Kesimpulan & Rekomendasi
Dalam peristiwa viral tersebut, muncul tuduhan bahwa Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa mengejek demonstran saat melakukan orasi melalui ekspresi wajah mencibir. Walau Dheninda membantah bahwa itu adalah niatnya dan menyebutnya sebagai kesalahpahaman, peristiwa ini membuka banyak ruang diskusi tentang kewajaran sikap pejabat publik terhadap aspirasi rakyat.
Sebagai rekomendasi:
-
Klarifikasi resmi & dokumentasi
Diperlukan klarifikasi resmi dari DPRD atau pihak terkait disertai rekaman video utuh agar publik bisa menilai sendiri konteksnya — apakah benar-benar ada penghinaan atau murni kesalahpahaman. -
Pelatihan komunikasi & etika publik untuk pejabat
Anggota DPRD dan pejabat publik sebaiknya menerima pelatihan tentang cara berinteraksi dengan massa aksi agar tidak timbul persepsi negatif dari gestur atau mimik. -
Dialog antara demonstran dan wakil rakyat
Untuk meredam potensi konflik, baik demonstran maupun DPRD bisa membuka ruang dialog yang konstruktif — bukan hanya konfrontatif — agar tuntutan aspirasi bisa disampaikan dan dijawab. -
Transparansi pada rekrutmen publik (PPPK & lainnya)
Karena akar persoalan demonstrasi berkaitan dengan rekruitmen publik, pemerintah daerah dan DPRD harus lebih transparan dalam proses tersebut untuk mengurangi kecurigaan warga terhadap praktik tidak adil.