Dedi Mulyadi Akan Panggil Walikota dan Bupati Terkait Banyaknya Anggaran Dipakai Acara Seremonial
Dedi Mulyadi Akan Panggil Walikota dan Bupati Terkait Banyaknya Anggaran Dipakai Acara Seremonial
Isu Serius: Anggaran Publik Terlalu Banyak Digunakan untuk Seremonial
Penggunaan anggaran daerah untuk acara seremonial belakangan ini mendapat sorotan tajam. Salah satu tokoh politik yang angkat bicara adalah Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI yang dikenal vokal dalam menyuarakan efisiensi anggaran. Dalam pernyataan terbarunya, Dedi Mulyadi akan panggil walikota dan bupati terkait banyaknya anggaran dipakai acara seremonial.
Pernyataan ini langsung mengundang perhatian publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Banyak yang mempertanyakan urgensi dari berbagai acara seremonial yang menyedot dana miliaran rupiah, sementara sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih membutuhkan perhatian.
Latar Belakang Pernyataan Dedi Mulyadi
Ketimpangan Prioritas dalam Penggunaan APBD
Dedi Mulyadi menilai bahwa banyak kepala daerah saat ini lebih mementingkan pencitraan melalui berbagai event seremonial seperti peresmian, festival, hingga ulang tahun daerah. Kegiatan semacam itu memang sah dilakukan, namun alokasi anggaran yang terlalu besar dianggap tidak proporsional.
“Jangan sampai uang rakyat habis hanya untuk panggung hiburan, tenda mewah, dan catering. Sementara rakyat di desa-desa masih kesulitan air bersih atau jalan rusak belum diperbaiki,” tegas Dedi dalam salah satu wawancara.
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Dedi Mulyadi menekankan bahwa anggaran publik seharusnya difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Menurutnya, kepala daerah harus mampu memilah mana yang menjadi prioritas pembangunan dan mana yang sekadar simbolik.
Rencana Pemanggilan Walikota dan Bupati
Menjadi Tanggung Jawab Moral dan Politik
Dedi Mulyadi, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, menyatakan akan memanggil beberapa walikota dan bupati untuk dimintai klarifikasi terkait pengeluaran anggaran seremonial yang dinilai berlebihan. Langkah ini tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Bentuk Evaluasi dan Pembinaan
Pemanggilan ini akan dilakukan melalui mekanisme resmi, baik dalam rapat dengar pendapat maupun kunjungan kerja. Dedi berharap agar proses ini tidak dianggap sebagai bentuk intimidasi, melainkan sebagai evaluasi dan pembinaan.
“Saya tidak bermaksud mencari-cari kesalahan, tapi ingin mengingatkan bahwa uang rakyat harus digunakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab,” jelas Dedi.
Dampak Positif Jika Anggaran Diarahkan dengan Tepat
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
Jika anggaran seremonial dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, maka pelayanan publik akan meningkat. Misalnya, dana miliaran yang biasa digunakan untuk konser artis dapat dialihkan untuk membangun Puskesmas atau memperbaiki sekolah rusak.
Memberikan Dampak Nyata bagi Masyarakat
Rakyat tidak butuh janji manis atau kemeriahan acara seremonial. Yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata yang memberi dampak langsung, seperti program beasiswa, subsidi kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja.
Tanggapan Masyarakat dan Pemerhati Anggaran
Dukungan dari Kalangan Akademisi dan Aktivis
Langkah Dedi Mulyadi mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis anggaran. Mereka menilai, upaya tersebut bisa menjadi peringatan bagi kepala daerah agar lebih selektif dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Desakan untuk Transparansi
Selain itu, masyarakat juga mulai mendesak agar anggaran daerah lebih transparan dan bisa diakses oleh publik. Dengan begitu, warga bisa turut serta mengawasi dan memberikan masukan terhadap alokasi anggaran.
Seremonial Tak Sepenuhnya Salah, Tapi Harus Proporsional
Pentingnya Nilai Budaya dan Tradisi
Perlu diakui, tidak semua acara seremonial bersifat negatif. Dalam beberapa konteks, acara seremonial memiliki fungsi budaya, tradisi, dan pemersatu masyarakat. Namun, tetap diperlukan batasan dan kejelasan anggaran agar tidak menjadi ajang pemborosan.
Evaluasi dan Rasionalisasi Kegiatan
Dedi Mulyadi menyarankan agar setiap kepala daerah melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan yang bersifat seremonial. Jika memang diperlukan, maka anggaran harus disesuaikan dan dibuat transparan.
Kesimpulan: Momentum untuk Reformasi Anggaran Daerah
Pernyataan Dedi Mulyadi akan panggil walikota dan bupati terkait banyaknya anggaran dipakai acara seremonial menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan anggaran daerah akan diperketat. Ini merupakan langkah positif menuju tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan tekanan dari tokoh-tokoh publik seperti Dedi Mulyadi, diharapkan ke depan tidak ada lagi pemborosan anggaran yang tidak memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Anggaran harus menjadi alat untuk membangun, bukan untuk meriah-meriahan semata.
